Mengidentifikasi Masalah Sosial Sebagai Masalah Komunikasi
Jumat, 13 September 2013
Posted by Unknown
Tag :
Sosial
Masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirumuskan atau dinyatakan
oleh suatu entitas yang berpengaruh yang mengancam nilai-nilai suatu
masyarakat sehingga berdampak kepada sebagian besar anggota masyarakat
dan kondisi itu diharapkan dapat diatasi melalui kegiatan bersama.
Entitas tersebut dapat merupakan pembicaraan umum atau menjadi topik
ulasan di media massa, seperti televisi, internet, radio dan surat
kabar.
Jadi yang memutuskan bahwa sesuatu itu merupakan masalah sosial atau bukan, adalah masyarakat yang kemudian disosialisasikan melalui suatu entitas. Dan tingkat keparahan masalah sosial yang terjadi dapat diukur dengan membandingkan antara sesuatu yang ideal dengan realitas yang terjadi (Coleman dan Cresey, 1987).
Dan untuk memudahkan mengamati masalah-masalah sosial, Stark (1975) membagi masalah sosial menjadi 3 macam yaitu :
Kenyataan Komunikasi massa yang semakin terus berkembang semakin banyak pula menimbulkan masalah-masalah sosial. Jadi, wajah ganda media massa menjadi profil utama industri media massa saat ini karena disatu sisi ia menamakan diri sebagai agen (agent of change) perubahan dalam pengertian yang sesungguhnya, namun disisi lain ia juga sebagai agen perusak (agent of destroyer) dan pemicu masalah-masalah social. Kenyataan bahwa media massa justru miskin dari fungsi edukasi nilai-nilai kemanusiaan, media massa justru lebih banyak menjadi corong provokasi nilai-nilai kehewanan, seperti, materialisme, hedonisme, seks, konsumerisme, mistisme dan semacamnya yang semua itu menurut banyak kalangan sebagai sumber pemicu berbagai persoalan social di masyarakat saat ini. Maraknya demontrasi atau protes yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan pornografi yang ada di media massaa, menunjukan bahwa media massa dengan tayangan-tayangan merupakan pemicu dari masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat.
Meningkatnya kenakalan remaja, moral semakin menurun, semakin meningkatnya kejahatan, merupakan masalah-maslah sosial yang harus mendapat perhatian dari semua pihak. Dalam hal ini keterkaitan maslah-masalah sosial tersebut dengan media sering disebut-sebut bahwa media massa harus turut bertanggung jawab terhadap masalah sosial tersebut.
Berdasarkan penjelasan tersebut, masalah komunikasi dalam hal ini pergeseran peran media massa memiliki pengaruh yang kuat terhadap terjadinya masalah sosial di masyarakat, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:
Jadi yang memutuskan bahwa sesuatu itu merupakan masalah sosial atau bukan, adalah masyarakat yang kemudian disosialisasikan melalui suatu entitas. Dan tingkat keparahan masalah sosial yang terjadi dapat diukur dengan membandingkan antara sesuatu yang ideal dengan realitas yang terjadi (Coleman dan Cresey, 1987).
Dan untuk memudahkan mengamati masalah-masalah sosial, Stark (1975) membagi masalah sosial menjadi 3 macam yaitu :
- Konflik dan kesenjangan, seperti : kemiskinan, kesenjangan, konflik antar kelompok, pelecehan seksual dan masalah lingkungan.
- Perilaku menyimpang, seperti : kecanduan obat terlarang, gangguan mental, kejahatan, kenakalan remaja dan kekerasan pergaulan.
- Perkembangan manusia, seperti : masalah keluarga, usia lanjut, kependudukan (seperti urbanisasi) dan kesehatan seksual.
Kenyataan Komunikasi massa yang semakin terus berkembang semakin banyak pula menimbulkan masalah-masalah sosial. Jadi, wajah ganda media massa menjadi profil utama industri media massa saat ini karena disatu sisi ia menamakan diri sebagai agen (agent of change) perubahan dalam pengertian yang sesungguhnya, namun disisi lain ia juga sebagai agen perusak (agent of destroyer) dan pemicu masalah-masalah social. Kenyataan bahwa media massa justru miskin dari fungsi edukasi nilai-nilai kemanusiaan, media massa justru lebih banyak menjadi corong provokasi nilai-nilai kehewanan, seperti, materialisme, hedonisme, seks, konsumerisme, mistisme dan semacamnya yang semua itu menurut banyak kalangan sebagai sumber pemicu berbagai persoalan social di masyarakat saat ini. Maraknya demontrasi atau protes yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan pornografi yang ada di media massaa, menunjukan bahwa media massa dengan tayangan-tayangan merupakan pemicu dari masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat.
Meningkatnya kenakalan remaja, moral semakin menurun, semakin meningkatnya kejahatan, merupakan masalah-maslah sosial yang harus mendapat perhatian dari semua pihak. Dalam hal ini keterkaitan maslah-masalah sosial tersebut dengan media sering disebut-sebut bahwa media massa harus turut bertanggung jawab terhadap masalah sosial tersebut.
Berdasarkan penjelasan tersebut, masalah komunikasi dalam hal ini pergeseran peran media massa memiliki pengaruh yang kuat terhadap terjadinya masalah sosial di masyarakat, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:
- Media massa sekarang ini bukan saja dianggap sebagai media yang memberikan informasi dan edukasi pada masayarakat, akan tetapi juga dianggap sebagai pemicu dari masalah-masalah sosial yang ada di masayarakat.
- Media massa dianggap sebagai pemicu atau pihak yang juga bertanggung jawab dalam masalah-masalah sosial yaitu semakin meningkatnya kejahatan, semakin menurunya moralitas, semakin tingginya kenalakan remaja adalah karena tayangan-tayangan yang disampaikan oleh media massa.
Pengertian Masalah Sosial dan Jenis/Macam Masalah
Sosial Dalam Masyarakat :
Menurut Soerjono
Soekanto masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur
kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika
terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan
hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.
Masalah sosial muncul
akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan
realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses
sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh
lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah,
organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.
Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat)
jenis faktor, yakni antara lain :
1. Faktor Ekonomi : Kemiskinan, pengangguran, dll.
2. Faktor Budaya : Perceraian, kenakalan remaja, dll.
3. Faktor Biologis : Penyakit menular, keracunan makanan, dsb.
4. Faktor Psikologis : penyakit syaraf, aliran sesat, dsb.
2. Faktor Budaya : Perceraian, kenakalan remaja, dll.
3. Faktor Biologis : Penyakit menular, keracunan makanan, dsb.
4. Faktor Psikologis : penyakit syaraf, aliran sesat, dsb.
1. Faktor Ekonomi, faktor ini merupakan faktor
terbesar terjadinya masalah sosial. Apalagi setelah terjadinya krisis global
PHK mulai terjadi di mana-mana dan bisa memicu tindak kriminal karena orang
sudah sulit mencari pekerjaan.
2.Faktor Budaya, Kenakalan remaja menjadi
masalah sosial yang sampai saat ini sulit dihilangkan karena remaja sekarang
suka mencoba hal-hal baru yang berdampak negatif seperti narkoba, padahal
remaja adalah aset terbesar suatu bangsa merekalah yang meneruskan perjuangan
yang telah dibangun sejak dahulu.
3.Faktor Biologis, Penyakit menular bisa
menimbulkan masalah sosial bila penyakit tersebut sudah menyebar disuatu
wilayah atau menjadi pandemik.
4.Faktor Psikologis, Aliran sesat sudah banyak
terjadi di Indonesia dan meresahkan masyarakat walaupun sudah banyak yang
ditangkap dan dibubarkan tapi aliran serupa masih banyak bermunculan di
masyarakat sampai saat ini.
Masalah
sosial menemui pengertiaannya sebagai sebuah kondisi yang tidak diharapkan
dan dianggap dapat merugikan kehidupan sosial serta bertentangan dengan standar
sosial yang telah disepakati. Keberadaan masalah sosial ditengah kehidupan
masyarakat dapat diketahui secara cermat melalui beberapa proses dan tahapan
analitis, yang salah satunya berupa tahapan diagnosis. Dalam mendiagnosis
masalah sosial diperlukan sebuah pendekatan sebagai perangkat untuk membaca
aspek masalah secara konseptual. Eitzen membedakan adanya dua pendekatan yaitu
person blame approach dan system blame approach (hlm. 153).
Person blame approach
merupakan suatu pendekatan untuk memahami masalah sosial pada level individu.
Diagnosis masalah menempatkan individu sebagai unit analisanya. Sumber masalah
sosial dilihat dari faktor-faktor yang melekat pada individu yang menyandang
masalah. Melalui diagnosis tersebut lantas bisa ditemukan faktor penyebabnya
yang mungkin berasal dari kondisi fisik, psikis maupun proses sosialisasinya.
Sedang pendekatan
kedua system blame approach merupakan unit analisis untuk memahami sumber
masalah pada level sistem. Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa sistem dan
struktur sosial lebih dominan dalam kehidupan bermasyarakat. Individu sebagai
warga masyarakat tunduk dan dikontrol oleh sistem. Selaras dengan itu, masalah
sosial terjadi oleh karena sistem yang berlaku didalamnya kurang mampu dalam
mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk penyesuaian antar
komponen dan unsur dalam sistem itu sendiri.
Dari kedua
pendekatan tersebut dapat diketahui, bahwa sumber masalah dapat ditelusuri dari
”kesalahan" individu dan "kesalahan" sistem. Mengintegrasikan
kedua pendekatan tersebut akan sangat berguna dalam rangka melacak akar masalah
untuk kemudian dicarikan pemecahannya. Untuk mendiagnosis masalah pengangguran
misalnya, secara lebih komprehensif tidak cukup dilihat dari faktor yang
melekat pada diri penganggur saja seperti kurang inovatif atau malas mencari
peluang, akan tetapi juga perlu dilihat sumbernya masalahnya dari level sistem
baik sistem pendidikan, sistem produksi dan sistem perokonomian atau bahkan
sistem sosial politik pada tingkat yang lebih luas.
Anak
jalanan: Dilema? Sebenarnya isltilah anak jalanan pertama kali
diperkenalkan di Amerika Selatan atau Brazilia yang digunakan bagi kelompok
anak-anak yang hidup dijalanan umumnya sudah tidak memiliki ikatan tali dengan
keluarganya.Anak-anak pada kategori ini pada umumnya sudah terlibat pada
aktivitas-aktivitas yang berbau criminal. Kelompok ini juga disebut dalam
istilah kriminologi sebagai anak-anak dilinguent. Istilah ini menjadi rancu
ketika dicoba digunakan di negara berkembang lainnya yang pada umumnya mereka
masih memiliki ikatan dengan keluarga. UNICEF kemudian menggunakan istilah
hidup dijalanan bagi mereka yang sudah tidak memiliki ikatan keluarga, bekerja
dijalanan bagi mereka yang masih memiliki ikatan dengan keluarga. Di Amerika
Serikat juga dikenal istilah Runauay children yang digunakan bagi anak-anak
yang lari dari orang tuanya.
Walaupun
pengertian anak jalanan memiliki konotasi yang negatif di beberapa negara,
namun pada dasarnya dapat juga diartikan sebagai anak-anak yang bekerja
dijalanan yang bukan hanya sekedar bekerja di sela-sela waktu luang untuk
mendapatkan penghasilan, melainkan anak yang karena pekerjaannya maka mereka
tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmnai, rohani dan
intelektualnya. Hal ini disebabkan antara lain karena jam kerja panjang, beban
pekerjaan, lingkungan kerja dan lain sebagainya.
Anak jalanan ini pada umumnya bekerja pada sector informal. Phenomena munculnya
anak jalanan ini bukanlah karena adanya transformasi system social ekonomi dan
masyarakat pertanian ke masyarakat pra-industri atau karena proses
industrialisasi. Phenomena ini muncul dalam bentuk yang sangat eksploratif
bersama dengan adanya transformasi social ekonomi masyarakat industrialsasi
menuju masyarakat yang kapitalistik.
Kaum
marjinal ini selanjutnya mengalami distorsi nilai, diantaranta nilai tentang
anak. Anak, dengan demikian bukan hanya dipandang sebagai beban, tetapi
sekaligus dipandang sebagai factor ekonomi yang bisa dipakai untuk mengatasi
masalah ekonomi keluarga. Dengan demikian, nilai anak dalam pandangan orang tua
atau keluarga tidak lagi dilihat dalam kacamata pendidikan, tetapi dalam
kepentingan ekonomi. Sementara itu, nilai pendidikan dan kasih saying semakin
menurun. Anak dimotivasi untuk bekerja dan menghasilkan uang.
Dalam konteks permasalahan anak jalanan, masalah
kemiskinan dianggap sebagai penyebab utama timbalnya anak jalanan ini. Hal ini
dapat ditemukan dari latar belakang geografis, social ekonomi anak yang memang
datang dari daerah-daerah dan keluarga miskin di pedesaan maupun kantong kumuh
perkotaan. Namun, mengapa mereka tetap bertahan, dan terus saja berdatangan
sejalan dengan pesatnya laju pembangunan?
Ada
banyak teori yang bisa menejlaskan kontradiksi-kontradiksi antara pembangunan
dan keadilan-pemerataan, desa dan kota, kutub besar dan kutub kecil, sehingga
lebih jauh bia terpetakan lebih jela persoalan hak asasi anak. Meskipun
demikian, kemiskinan bukanlah satu-satunya factor penyebab timbulnya masalah
anak jalanan. Dengan demikian, adanya sementara anggapan bahwa masalah anak
jalanan akan hilang dengan sendirinya bila permasalahan kemiskinan ini telah
dapat diatasi, merupakan pandangan keliru.
Masyarakat Dan Negara :
Parillo
menyatakan, kenyataan paling mendasar dalam kehidupan sosial adalah bahwa
masyarakat terbentuk dalam suatu bangunan struktur. Melalui bangunan struktural
tertentu maka dimungkinkan beberapa individu mempunyai kekuasaan, kesempatan
dan peluang yang lebih baik dari individu yang lain (hlm. 191). Dari hal
tersebut dapat dimengerti apabila kalangan tertentu dapat memperoleh manfaat
yang lebih besar dari kondisi sosial yang ada sekaligus memungkinkan
terpenuhinya segala bentuk kebutuhan, sementara dipihak lain masih banyak yang
kekurangan.
Masalah sosial
sebagai kondisi yang dapat menghambat perwujudan kesejahteraan sosial pada
gilirannya selalu mendorong adanya tindakan untuk melakukan perubahan dan
perbaikan. Dalam konteks tersebut, upaya pemecahan sosial dapat dibedakan
antara upaya pemecahan berbasis negara dan berbasis masyarakat. Negara
merupakan pihak yang sepatutnya responsif terhadap keberadaan masalah sosial.
Perwujudan kesejahteraan setiap warganya merupakan tanggung jawab sekaligus
peran vital bagi keberlangsungan negara. Di lain pihak masyarakat sendiri juga
perlu responsif terhadap masalah sosial jika menghendaki kondisi kehidupan
berkembang ke arah yang semakin baik.
Salah
satu bentuk rumusan tindakan negara untuk memecahkan masalah sosial adalah
melalui kebijakan sosial. Suatu kebijakan akan dapat dirumuskan dengan baik
apabila didasarkan pada data dan informasi yang akurat. Apabila studi masalah
sosial dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat maka bararti telah
memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan sosial yang baik, sehingga bila
diimplementasikan akan mampu menghasilkan pemecahan masalah yang efektif.
Upaya
pemecahan sosial sebagai muara penanganan sosial juga dapat berupa suatu
tindakan bersama oleh masyarakat untuk mewujudkan suatu perubahan yang sesuai
yang diharapkan. Dalam teorinya Kotler mengatakan, bahwa manusia dapat
memperbaiki kondisi kehidupan sosialnya dengan jalan mengorganisir tindakan
kolektif. Tindakan kolektif dapat dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan
perubahan menuju kondisi yang lebih sejahtera.
Sumber :
http://organisasi.org/definisi-pengertian-masalah-sosial-dan-jenis-macam-masalah-sosial-dalam-masyarakat
http://id.shvoong.com/books/1866293-masalah-sosial-dan-upaya-pemecahannya/
sumber : http://dirtyfarms.blogspot.com
Masalah sosial adalah
suatu ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat,
yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi benterokan
antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial
seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.
Pengertian masalah kesejahterahan sosial pada dasarnya tidak berbeda dengan masalah sosial.Ernest Burgess, mengemukakan teori tentang massalah sosial dalam perkembangan sosiologi dapat dikelompokan menjadi lima :
1. Masalah sosial sebagai patologi organik individual.
2. Masalah sosial sebagai patologi sosial.
3. Masalah sosial sebagai disorganisasi personal dan sosial.
4. Masalah sosial sebagai koonflik-konflik nilai.
5. Masalah sosial sebagai proses.
Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara
nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi
sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam.
Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang
memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah,
organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.
Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 jenis faktor, yakni antara lain :
1. Faktor Ekonomi : Kemiskinan, pengangguran, dll.
2. Faktor Budaya : Perceraian, kenakalan remaja, dll.
3. Faktor Biologis : Penyakit menular, keracunan makanan, dsb.
4. Faktor Psikologis : penyakit syaraf, aliran sesat, dsb.
Penjelasanya :
1. Faktor Ekonomi
Faktor
ini merupakan faktor terbesar terjadinya masalah sosial. Apalagi
setelah terjadinya krisis global PHK mulai terjadi di mana-mana dan bisa
memicu tindak kriminal karena orang sudah sulit mencari pekerjaan.
2. Faktor Budaya
Kenakalan
remaja menjadi masalah sosial yang sampai saat ini sulit dihilangkan
karena remaja sekarang suka mencoba hal-hal baru yang berdampak negatif
seperti narkoba, padahal remaja adalah aset terbesar suatu bangsa
merekalah yang meneruskan perjuangan yang telah dibangun sejak dahulu.
3. Faktor Biologis
Penyakit menular bisa menimbulkan masalah sosial bila penyakit tersebut sudah menyebar disuatu wilayah atau menjadi pandemik.
4. Faktor Psikologis
Aliran
sesat sudah banyak terjadi di Indonesia dan meresahkan masyarakat
walaupun sudah banyak yang ditangkap dan dibubarkan tapi aliran serupa
masih banyak bermunculan di masyarakat sampai saat ini.
1.
Cara Penyelesaian Masalah Sosial
Pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan, dan selanjutnya menimbulkan
kejahatan dan permusuhan atau pertikaian dalam masyarakat. Hal ini
merupakan masalah sosial yang harus kita atasi. Pemerintah selalu
berusaha mengatasi berbagai persoalan sosial dengan peran serta tokoh
masyarakat, pengusaha, pemuka agama, tetua adat, dan Iain-Iain. Berbagai
cara yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam membantu mengatasi
masalah sosial antara lain :
A. Menjadi orang tua asuh bagi anak sekolah yang kurang mampu.
B.Tokoh agama memberikan penyuluhan tentang keimanan dan moral dalam menghadapi persoalan sosial.
C. Para pengusaha dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lain ikut memberikan beasiswa.
D. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) membantu dalam berbagai bidang dimulai dengan penyuluhan sampai bantuan berupa materi.
E. Lembaga-lembaga dari PBB seperti UNESCO, UNICEF, dan WHO memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah sosial.
F. Para dermawan yang secara pribadi banyak memberi bantuan kepada masyarakat sekitarnya berupa materi.
G. Organisasi pemuda seperti karang taruna yang mendidik dan mengarahkan para remaja putus sekolah dan pemuda untuk berkarya dan berusaha mengatasi pengangguran.
H. Perguruan tinggi melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan berbagai penyuluhan.
A. Menjadi orang tua asuh bagi anak sekolah yang kurang mampu.
B.Tokoh agama memberikan penyuluhan tentang keimanan dan moral dalam menghadapi persoalan sosial.
C. Para pengusaha dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lain ikut memberikan beasiswa.
D. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) membantu dalam berbagai bidang dimulai dengan penyuluhan sampai bantuan berupa materi.
E. Lembaga-lembaga dari PBB seperti UNESCO, UNICEF, dan WHO memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah sosial.
F. Para dermawan yang secara pribadi banyak memberi bantuan kepada masyarakat sekitarnya berupa materi.
G. Organisasi pemuda seperti karang taruna yang mendidik dan mengarahkan para remaja putus sekolah dan pemuda untuk berkarya dan berusaha mengatasi pengangguran.
H. Perguruan tinggi melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan berbagai penyuluhan.
Selain cara-cara tersebut di atas, pemerintah juga menggalakkan
berbagai program untuk mengatasi masalah sosial antara lain :
1. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
1. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
BOS
diberikan kepada siswa-siswa sekolah mulai dari sekolah dasar sampai
tingkat SLTA. Tujuannya untuk meringankan biaya pendidikan.
2. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).
2. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).
BLT
diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak berpenghasilan sebagai
dana kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
3. Pemberian Kartu Askes.
3. Pemberian Kartu Askes.
Bagi
keluarga miskin pemerintah memberikan kartu Askes untuk berobat ke
puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk dengan biaya ringan atau
gratis.
4. Pemberian Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin).
4. Pemberian Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin).
Pemberian bantuan pangan dari pemerintah berupa beras dengan harga yang sangat murah.
5. Pemberian Sembako.
5. Pemberian Sembako.
sumber : http://tugasteknikmesin.blogspot.com
Filed under: Uncategorized — Tinggalkan Komentar
April 18, 2012
- Kemisikinan
Meski saat ini angka pertumbuhan ekonomi bangsa kita terus menunjukan grafik kenaikan namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat di sekitar kita yang hidupnya masih berada di bawah standar yang layak. Ini menjadi masalah sosial yang bisa kita temukan dengan mudah baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. - Lapangan kerja
Masalah sosial yang satu ini bisa mendorong timbulnya masalah lain yang tidak kalah seriusnya yaitu meningkatnya angka kriminalitas, kehidupan suatu keluarga yang tidak harmonis, rasa frustasi dan lain lain. Hal ini juga menjadi urusan yang butuh penanganan serius. - Kesenjangan sosial
Masalah sosial ini juga bisa menimbulkan efek yang lain. Misalnya terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang mampu dan kelebihan harta serta orang yang hidupnya selalu dalam kondisi yang pas pasan saja. Hal ini bisa menimbulkan rasa kecemburuan yang tinggi sehingga menghilangkan rasa persaudaraan di masyarakat. - Kemacetan lalu lintas
Masalah sosial yang satu ini lebih sering terjadi terutama di kota-kota besar. Padahal efek dari kemacetan ini juga bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar. Misalnya karena harus antri di keramaian lalu lintas orang akan kehilangan waktu untuk bekerja atau kegiatan lain yang bersifat produktif. - Disiplin yang kurang
Hal ini menjadi masalah sosial yang paling punya pengaruh terhadap kemajuan suatu wilayah atau negara. Namun untuk menangani masalah yang satu ini memang dibutuhkan kerja keras dan waktu yang cukup lama. Karena untuk menghilangkan problem yang kadangkala sudah menjadi budaya ini butuh pemahaman yang cukup dalam warga.
(Referensi : http://www.anneahira.com/masalah-sosial-16717.htm)
Dari semua permasalahan sosial yang telah saya baca pada permasalahan tentang kemiskinan di indonesia yang semakin banyak akibat dari segi pendidikan yang kurang, perhatian pemerintah yang tidak ditingkatkan maka akan semakin banyak pula tingkat kemiskinan di indonesia ini.
Permasalahan tentang lapangan kerja yang ada di indonesia itu sangatlah menyedihkan karena pengembangan dalam membuat lapangan kerja dalam bidang industri atau dalam bidang apapun sangat sulit, maka banyak terjadinya kejahatan dan kriminalitas di setiap daerah bahkan diperkotaan juga banyak sekali dalam tingkat kejahatan yang ada dan seharusnya masalah lapangan kerja ini harus lebih ditingkatkan lagi agar tingkat kejahatan dan pengangguran semakin sedikit.
Persoalan yang ketiga itu membahas tentang kesenjangan sosial yang dimana perbedaan kasta tinggi menengah dan bawah itu sangat terlihat, persoalan ini akan menimbulkan rasa ketersinggungan baik kasta menengah ataupun bawah dan menghilangkan rasa persaudaraan.
Persoalan ke empat yaitu tentang kemacetan lalu lintas yang kebanyakan ada di kota-kota besar, persoalan ini penyebabnya adalah sangat mudahnya pasar automotif yang menjual kendaraan bermotor baik itu kendaraan roda empat maupun roda dua yang dipasarkan secara kredit maka semakin banyak juga peminat yang ingin membeli kendaraan bermotor untuk mempermudah aktifitasnya sehari-hari.
Persoalan yang terakhir yaitu tentang persoalan kedisiplinan yang dimana persoalan ini sangat penting untuk diperhatikan baik dalam negeri maupun negeri luar karena jika seseorang memiliki sikap disiplin maka hidupnya akan teratur bahkan sangat baik, tetapi di dalam realitanya sikap kedisiplinan diacuhkan bahkan tidak peduli akan pentingnya sikap disiplin ini.
sumber : http://destathea.wordpress.com
Masalah Sosial dan Keadaan Politik di Indonesia 2012
1. Menganalisa masalah
Kenaikan harga BBM selalu membuat gejolak panas masyarakat
Indonesia, pasalnya kenaikan harga BBM membawa banyak dampak negatif
seperti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Sehingga, banyak kalangan
masyarakat yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang bertujuan
untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Seolah tak ada hentinya, gelombang protes terus dilakukan demi
membatalkan opsi tersebut. Di Jakarta Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia
berunjuk rasa dengan memblokir jalan dan membakar ban bekas, selain itu
mereka juga menutup Stasiun Pengisian Bahan bakar atau SPBU. Mereka
sangat mengecam keras akan kebijakan pemerintah tersebut. Meskipun
pemerintah menjajikan akan ada program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
tetapi masyarakat tetap menolaknya karena mereka berfikir bahwa BLT
tersebut hanya sebagai solusi instan pasca kenaikan harga BBM. Sehingga
masyarakat akan tetap mendapat kerugiannya.
2. solusi dari masalah sosial diatas
Pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM, mengingat
masyarakat di Indonesia sebagian besar adalah kalangan menengah kebawah.
Ini akan menciptakan inflasi yang kemudian berdampak buruk bagi
mereka. Meskipun BLT diadakan itu hanya sekedar solusi cepat dan singkat
pasca kenaikan BBM, dan itu tidak akan dapat membantu masyarakat
memenuhi kebetuhan hidupnya. Lalu percuma saja ada perjuangan meminta
kenaikan upah buruh, jika BBM jadi naik kapan buruh merasakan
kesejahteraannya apabila kebutuhan dan transport sehari-harinya menjadi
mahal.
1. lebih baik pemerintah mencari OPSI lain, jika beban
terberat dalam APBN adalah impor BBM, sebaiknya jangan berpatokan
untuk meningkatkan harga BBM saja, sebaiknya melakukan investasi agar
meningkatkan kapasitas produksi atau membatasi penggunaan BBM sehingga
biaya impor dapat terkurangi.
2. bersihkan aparat hukum dari KKN
3. jika harus terjadi kenaikan harga BBM maka pemerintah sebaiknya
dapat menjelaskan maksud dari kenaikan tersebut secara terperinci dan
transparan. Agar masyarakat dapat memahaminya.
3. Kondisi politik Indonesia saat ini
Kondisi politik yang ada di Indonesia saat ini sangat buruk.
Keterpurukan ini disebabkan perpolitikan Indonesia yang tidak sehat.
Banyak politisi di Negara ini yang terlibat kasus korupsi. Mereka lebih
mementingkan kepentingan pribadi dan lupa akan tugasnya sebagai pejuang
rakyat. Bahkan saat ini banyak pejabat dan tokoh yang hanya bisa
bercuap-cuap berdiskusi di televisi mencaci maki kinerja pemerintah
tanpa mengetahui jalan keluarnya. Bukankah lebih baik bertindak
dibandingkan hanya berdiskusi di televisi dan sebuah diskusi tidak akan
berguna tanpa adanya perbuatan nyata.
Selanjutnya yang
membuat politik Indonesia kacau adalah parpol-parpol yang memilih
selebritis tanah air untuk menjadi anggota partainya. Dengan maksud
rakyat lebih banyak memilihnya karena kepopuleran. Sebernanya, yang
dibutuhkan bukanlah kepopuleran akan tetapi kinerja yang optimal yang
dapat membangun politik Indonesia menjadi sangat baik. Dan seharusnya
parpol memilih anggota yang mahir pada bidangnya bukan asal-asalan.
Karena, ini buka
sumber : https://www.facebook.com
JAKARTA - Anggota
Komisi III DPR, Ahmad Basarah mengatakan, kerusuhan di Lembaga
Permasyarakatan (Lapas) Labuhan Ruku, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara
adalah puncak gunung es dari kompleksitas permasalahan di sekitar
keberadaan dan pengelolaan lapas di Indonesia.
Menurut Basarah, berbagai permasalahan
sosial dan kriminal muncul dari dalam lapas karena buruknya fasilitas
lapas yang berakibat pada lemahnya sistem pembinaan para warga binaan di
setiap lapas.
"Dalam fasilitas dan sistem pembinaan
yang buruk itulah masuk dan bertemu berbagai kepentingan khususnya
kepentingan para petugas lapas yang fasilitas gaji dan yang lainnya
sangat minim bertemu dengan penawaran kepentingan dari para warga
binaan," ujar Basarah kepada wartawan, Senin (19/8).
Penawaran itu lanjut dia, mulai dari
menyewakan fasilitas khusus dalam lapas sampai menjadi bagian dari
kepentingan bisnis warga binaan. Paling ekstrem adalah ketika
kepentingan bisnis yang ditawarkan itu adalah bisnis narkoba.
"Hal itulah yang akhirnya menimbulkan
komplikasi masalah sosial dan kriminal dalam Lapas sehingga tidak jarang
menimbulkan kecemburuan sosial sesama warga binaan," ucapnya.
Kecemburuan dan rasa tertekan itu
menurut Basarah, yang akhir-akhir ini sering mencuat menjadi konflik
terbuka sesama warga binaan maupun antara warga binaan dan petugas
lapas.
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP itu
menyatakan, salah satu faktor yang turut memicu keberanian warga binaan
melakukan tindakan kekerasan di dalam lapas karena saat ini tidak ada
lagi penghargaan bagi warga binaan yang berkelakuan baik di dalam lapas.
Karena pengaturan remisi dan sebagai reward bagi warga binaan yang
berkelakuan baik di dalam lapas telah dikebiri oleh Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia.
Karena itu Basarah mengatakan, untuk
mengatasinya pemerintah harus mengubah total manajemen pengelolaan lapas
dan mengembalikan filosofisnya sebagai tempat pembinaan para terpidana
untuk kembali menjadi manusia normal yang siap kembali ditengah-ditengah
keluarga dan masyarakatnya.
Menurut dia, gambaran situasi Lapas saat
ini, secara umum malah menggambarkan sebaliknya. "Lapas bukan lagi
tempat pembinaan warga binaan tetapi justru menjadi tempat 'pembinasaan'
para warga binaan," katanya.(gil/jpnn)
Masalah
sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau
masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi
bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan
hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau
masyarakat.
Pengertian masalah kesejahterahan sosial pada dasarnya tidak berbeda
dengan masalah sosial.Ernest Burgess, mengemukakan teori tentang
massalah sosial dalam perkembangan sosiologi dapat dikelompokan menjadi
lima :
1. Masalah sosial sebagai patologi organik individual.
2. Masalah sosial sebagai patologi sosial.
3. Masalah sosial sebagai disorganisasi personal dan sosial.
4. Masalah sosial sebagai koonflik-konflik nilai.
5. Masalah sosial sebagai proses.
Masalah
sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai
dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber
masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya
masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi
sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.
Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara lain :
1. Faktor Ekonomi : Kemiskinan, pengangguran, dll.
2. Faktor Budaya : Perceraian, kenakalan remaja, dll.
3. Faktor Biologis : Penyakit menular, keracunan makanan, dsb.
4. Faktor Psikologis : penyakit syaraf, aliran sesat, dsb.
1. Faktor Ekonomi
Faktor
ini merupakan faktor terbesar terjadinya masalah sosial. Apalagi
setelah terjadinya krisis global PHK mulai terjadi di mana-mana dan bisa
memicu tindak kriminal karena orang sudah sulit mencari pekerjaan.
2. Faktor Budaya
Kenakalan
remaja menjadi masalah sosial yang sampai saat ini sulit dihilangkan
karena remaja sekarang suka mencoba hal-hal baru yang berdampak negatif
seperti narkoba, padahal remaja adalah aset terbesar suatu bangsa
merekalah yang meneruskan perjuangan yang telah dibangun sejak dahulu.
3. Faktor Biologis
Penyakit menular bisa menimbulkan masalah sosial bila penyakit tersebut sudah menyebar disuatu wilayah atau menjadi pandemik.
4. Faktor Psikologis
Aliran
sesat sudah banyak terjadi di Indonesia dan meresahkan masyarakat
walaupun sudah banyak yang ditangkap dan dibubarkan tapi aliran serupa
masih banyak bermunculan di masyarakat sampai saat ini.
Di Indonesia sendiri terjadi banyak masalah social yang tidak kunjung
terselesaikan, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia
tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta
orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin.
Perhatian
pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi
terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada
pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS,
persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap
tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar,
yaitu 37,4 juta orang.
Bahkan,
berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan
sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh
jumlah keluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa
program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil
mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
Pada
dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan
program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program-
program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada
upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin.Hal itu, antara lain,
berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial
(JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan
persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk
pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.
Program-program
bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat
memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk
orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya
ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang
bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini
juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya. Hal ini lah yang
menjadi penyebab lambannya pengetasan kemiskinan di Indonesia.
Cara Penyelesaian Masalah Sosial
Pengangguran
dapat menyebabkan kemiskinan, dan selanjutnya menimbulkan kejahatan dan
permusuhan atau pertikaian dalam masyarakat. Hal ini merupakan masalah
sosial yang harus kita atasi.
Pemerintah
selalu berusaha mengatasi berbagai persoalan sosial dengan peran serta
tokoh masyarakat, pengusaha, pemuka agama, tetua adat, dan Iain-Iain.
Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam membantu
mengatasi masalah sosial antara lain :
A. Menjadi orang tua asuh bagi anak sekolah yang kurang mampu.
B. Tokoh agama memberikan penyuluhan tentang keimanan dan moral dalam menghadapi persoalan sosial.
C. Para pengusaha dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lain ikut memberikan beasiswa.
D. Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) membantu dalam
berbagai bidang dimulai dengan penyuluhan sampai bantuan berupa materi.
E. Lembaga-lembaga
dari PBB seperti UNESCO, UNICEF, dan WHO memberikan bantuan kepada
pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah sosial.
F. Para dermawan yang secara pribadi banyak memberi bantuan kepada masyarakat sekitarnya berupa materi.
G. Organisasi
pemuda seperti karang taruna yang mendidik dan mengarahkan para remaja
putus sekolah dan pemuda untuk berkarya dan berusaha mengatasi
pengangguran.
H. Perguruan tinggi melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan berbagai penyuluhan.
Selain cara-cara tersebut di atas, pemerintah juga menggalakkan berbagai program untuk mengatasi masalah sosial antara lain :
1. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
BOS
diberikan kepada siswa-siswa sekolah mulai dari sekolah dasar sampai
tingkat SLTA. Tujuannya untuk meringankan biaya pendidikan.
22. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).
BLT
diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak berpenghasilan sebagai
dana kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
33. Pemberian Kartu Askes.
Bagi
keluarga miskin pemerintah memberikan kartu Askes untuk berobat ke
puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk dengan biaya ringan atau
gratis.
44. Pemberian Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin).
Pemberian bantuan pangan dari pemerintah berupa beras dengan harga yang sangat murah.
55. Pemberian Sembako.
